Keresahan Kepala Desa di Kabupaten Batang Terkait Permintaan Informasi Publik dalam Penggunaan Anggaran Desa

Batang - Kabupaten Batang kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi keresahan yang melibatkan beberapa kepala desa di wilayah tersebut. 

Keresahan tersebut bermula dari permintaan informasi publik terkait penggunaan anggaran di desa yang diajukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ). 

Baca juga: Adanya UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi, UU Pers Perlu Direvisi dan Dewan Pers Sudah Layak Dibubarkan

Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Kabupaten Konoha semakin sadar akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

 Hal ini mendorong sebagian LSM untuk aktif meminta informasi terkait penggunaan anggaran di desa masing-masing. Namun, permintaan tersebut dihadapi dengan berbagai kendala, terutama dari pihak kepala desa.

Baca juga: Hendri Kampai: Kaya Sumber Daya Alam, Indonesia Diincar Semua Negara di Dunia

Beberapa kepala desa di Kabupaten Batang mulai merasa khawatir dengan permintaan informasi publik yang diajukan oleh LSM. 

Mereka menilai bahwa permintaan tersebut berpotensi mengungkap hal-hal yang bersifat rahasia atau sensitif terkait pengelolaan anggaran di desa.

Baca juga: PwC Global Capai Rekor Pendapatan $53,1 Miliar, Menandai Pertumbuhan Stabil di Tengah Tantangan Global

 Oknum kepala desa bahkan menyatakan bahwa permintaan informasi publik tersebut dapat merugikan citra dan reputasi mereka di mata masyarakat.

Pihak berwenang di Kabupaten Batang pun turut merespons keresahan yang terjadi. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Baca juga: Tony Rosyid: PKB Masuk Koalisi KPP?

Pihak berwenang juga mengimbau agar kepala desa dan LSM dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan terbuka terkait penggunaan anggaran di desa.

Situasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, LSM, media dan masyarakat dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Hendri Kampai: Indonesia Kuat, Pertanyaan atau Pernyataan?

 Semua pihak perlu memahami bahwa transparansi adalah kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian, diharapkan keresahan yang terjadi di Kabupaten Batang  dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog dan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait.

Paman Adam